Ormas: Peran, Fungsi, Jenis, dan Tantangan di Indonesia

Ormas adalah wadah masyarakat untuk berkontribusi di berbagai bidang, diatur UU No. 17/2013. Simak sejarah, jenis, peran, hingga tantangannya!

Pengertian Organisasi Masyarakat (Ormas)

Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah perkumpulan yang dibentuk secara sukarela oleh warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, budaya, agama, dan politik. Ormas beroperasi berdasarkan kesamaan aktivitas, profesi, keyakinan, atau tujuan tertentu.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013, Ormas didefinisikan sebagai:

"Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Sejarah Perkembangan Ormas di Indonesia

Ormas telah ada sejak masa pra-kemerdekaan dan berkembang seiring dinamika politik Indonesia:

1. Era Kolonial (1900–1945): Muncul organisasi pergerakan seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), dan Nahdlatul Ulama (1926).

2. Era Orde Lama (1945–1965): Ormas berafiliasi dengan partai politik, seperti Pemuda Rakyat (komunis) dan Ansor (NU).

3. Era Orde Baru (1966–1998): Ormas diawasi ketat, hanya yang sejalan dengan pemerintah yang diakui (contoh: KNPI, FKPPI).

4. Era Reformasi (1998–sekarang): Kebebasan mendirikan Ormas meningkat, tetapi juga memunculkan tantangan seperti radikalisme.

Dasar Hukum Ormas di Indonesia

Regulasi utama yang mengatur Ormas:

1. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

3. Permendagri No. 5 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Ormas.

4. Peraturan Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) untuk mengawasi Ormas yang dianggap menyimpang.

Syarat Pendirian Ormas:

• Berbadan hukum atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

• Memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

• Tidak terkait dengan gerakan separatisme atau terorisme.

Jenis-Jenis Ormas di Indonesia

1. Ormas Berdasarkan Bidang Kegiatan

• Sosial-Keagamaan (NU, Muhammadiyah, Gereja Kristen Indonesia).

• Profesi & Ketenagakerjaan (IDI, PGRI, Serikat Pekerja).

• Kepemudaan & Kemahasiswaan (HMI, PMII, BEM SI).

• Lingkungan & Kemanusiaan (Walhi, Greenpeace Indonesia).

• Politik Non-Partai (FKPMI, Aliansi Jurnalis Independen).

2. Ormas Berdasarkan Tingkat Pengaruh

• Ormas Nasional (FPI sebelum dibubarkan, KNPI).

• Ormas Lokal (Forum Betawi Rempug, Laskar Jawa Barat).

Fungsi dan Peran Ormas

1. Pemberdayaan Masyarakat

   • Pendidikan (seperti sekolah gratis oleh Muhammadiyah).

   • Kesehatan (posyandu, klinik oleh Aisyiyah).

   • Ekonomi (koperasi, pelatihan UMKM).

2. Pengawasan Kebijakan Publik

   • Ormas seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) mengawasi korupsi.

   • LBH (Lembaga Bantuan Hukum) membantu masyarakat terdampak kebijakan.

3. Mediasi Konflik Sosial

   • Ormas keagamaan membantu meredam konflik SARA.

4. Pelestarian Budaya & Lingkungan

   • Komunitas Adat (AMAN) memperjuangkan hak masyarakat adat.

   • Walhi mengadvokasi isu lingkungan.

Tantangan & Kontroversi Ormas di Indonesia

1. Masalah Legalitas & Pembubaran

   • Banyak Ormas tidak terdaftar, seperti beberapa kelompok vigilante.

   • Pemerintah membubarkan Ormas yang dianggap radikal (FPI, HTI).

2. Politik Identitas & Radikalisme

   • Beberapa Ormas dituduh menyebar paham ekstrem.

3. Politik Uang & Kepentingan Elit

   • Sejumlah Ormas dianggap alat kepentingan kelompok tertentu.

4. Tumpang Tindih dengan LSM

   • Batas antara Ormas dan LSM (NGO) sering kabur.

Masa Depan Ormas di Indonesia

• Digitalisasi: Banyak Ormas beralih ke media sosial untuk kampanye.

• Kolaborasi dengan Pemerintah: Program pemberdayaan bersama Kemenkumham & Kemensos.

• Peningkatan Transparansi: Ormas didorong lebih akuntabel dalam pengelolaan dana.

Kesimpulan

Ormas memiliki peran strategis dalam pembangunan Indonesia. Namun, perlu pengawasan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan sempit. Dengan regulasi yang jelas, Ormas dapat menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera.